rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium bersubsidi, dinilai mau menyebabkan turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi pada yogyakarta, selasa, mengatakan, dengan naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, menyebabkan daya beli buruh terhadap bahan kebutuhan pokok cenderung menurun.
menurut dia, jika pemerintah menaikkan harga atau membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan begini rentan terjadi inflasi, dan pada akhirnya menyebabkan harga barang-barang naik.
sehingga, kata dia, daya memakai buruh umumnya dapat menurun hingga 30 persen, karena di saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya bisa membeli daging, nanti tidak bisa dulu, sebab kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, oleh karenanya harga produk-produk naik, katanya.
sementara itu, menurut dia, beberapa langkah dan mau diupayakan pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga bbm melalui pilihan kompensasi, juga tak memberikan dampak kepada para buruh.
langkah antisipasi yang direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras murah, dana website keluarga harapan (pkh), dan beasiswa terhadap pelajar miskin tak mencakup pemakaian buruh, karena buruh tak masuk kategori miskin, katanya.
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama seluruh gubernur di jakarta, selasa (16/4) kemarin, menyatakan, melalui kenaikan harga bbm supaya kendaraan pribadi yang telah mau diterapkan mulai mei 2013, dengan demikian penghematan subsidi bbm yang diperoleh bisa rp21 triliun.
ia juga mengatakan hampir berbagai gubernur telah menyetujui rencana opsi yang hendak diambil pemerintah tersebut.
tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter untuk kendaraan plat hitam. bahkan, ada pilihan gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut sudah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm dan ingin diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang saat ini salah sasaran.
pemerintah, papar dia, mau mempersiapkan kebijakan dengan cermat untuk pelaksanaan selama lapangan berjalan lancar.