badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu diutarakan kepala bkd karimun kamarullazi selama hadapan 103 honorer di pertemuan selama ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan juga dikuti kepala inspektorat serta pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi mengatakan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi mau memeriksa terserah berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas dan benar. maka, kalau seandainya ada yang menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi tersebut memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai ditampilkan sanggahan setelah diumumkan lulus dibuat calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak dulu merupakan tanggung jawab bkd, tetapi adalah kewenangan aparat penegak hukum karena telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan karena mampu mempunyai preseden buruk di perekrutan honorer dalam lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan begini bisa diproses secara hukum meskipun telah diangkat menjadi cpns, katanya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan zat pidana tidak hilang sekalipun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum sebab perbuatan tersebut sudah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dibuat honorer dan harus diproses dengan hukum, ujarnya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya untuk menegakkan hukum, sementara agar menciptakan keadilan sehingga tak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan orang yang berhak namun tak punya kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan makanya tak banyak lagi oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan pada peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 perihal pengangkatan honorer kategori ii mengungkapkan bahwa tak banyak klausul serta Satu pasal pun yang menjelaskan bahwa honor daerah mampu diangkat dibuat cpns.
peraturan itu menyebutkan bahwa honorer dibiayai tidak melalui apbd atau apbn. tidak serta banyak pasal dan menyebutkan bahwa mereka mampu berusaha pada instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut merupakan honor daerah tapi honornya berasal dari apbd ataupun apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan mengikuti kriteria adalah cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii daripada dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta selama 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 pihak tercatat dalam registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut dalam 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, dalam tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun itu dapat dibuat bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, serta dapat dibuat bukti kepada aparat penegak hukum agar mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, secara serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii dan mengikuti kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer dalam tahun 2006 juga 2007, hanya Salah satu pihak yang tercatat sebagai honorer direkrut pada 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan kehadiran sederat honorer dan tercatat dalam registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan dari dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos supaya sd serta smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat selama juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. sebab itu telah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut dibuat honorer di 31 desember 2005, katanya.
